Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RANGKUTI, MUTIA ANGGI DEYUNA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T02:45:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T02:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26959 | - |
dc.description.abstract | Tindak Pidana Korupsi atau sering disebut dengan Tipikor termasuk ke dalam jenis Tindak Pidana Khusus yang merujuk pada kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik atau swasta dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal. Tindak pidana korupsi meliputi penyuapan, penggelapan, gratifikasi, atau manipulasi keuangan negara dan sektor swasta. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang ini juga dikenal sebagai Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan tertulis maupun tidak tertulis contohnya adalah undang- undang. Sifat penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Penelitian deskriftif adalah penelitian yang bermaksud untuk memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum. Sumber data dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari data bahan Hukum sekunder, data yang diperoleh melalui penelitian dan kajian Pustaka diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,dan bahan Hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut seperti kamus hukum, internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi belum tegas berdasarkan pada hasil dari analisis. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama yang memicu terjadinya korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat/Pegawai Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan, dan juga terbiasa menerima uang atau barang dari seseorang untuk memengaruhi atau mempercepat pengambilan suatu keputusan yang menguntungan secara pribadi. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Ekspor | en_US |
dc.subject | Benih Lobster | en_US |
dc.subject | Korupsi. | en_US |
dc.title | PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/PID.SUS/2022) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Legal Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_MUTIA ANGGI DEYUNA_2106200271.pdf | Full Text | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.