Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Hak Angket Ibadah Haji 2024

Abstract

Sistem demokrasi mengandalkan prinsip check and balances untuk memastikan pengawasan terhadap setiap lembaga yang terlibat. Penyelenggaraan negara harus mengikuti kaidah pemerintahan yang baik, bagaikan kereta api yang berjalan di relnya. Pengawasan ini memastikan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan sesuai peraturan serta dapat mencegah adanya suatu penyimpangan. Fungsi pengawasan ini melekat pada legislatif, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting. Hak angket berperan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pada kebijakan yang berlaku dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai hak angket tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 79 ayat (3). Rapat Paripurna DPR RI bersepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket mengenai pelaksanaan ibadah Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalah yang ditengarai muncul dalam pelaksanaan Haji 2024. Tim Pengawas Haji DPR sudah membeberkan sejumlah masalah terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2024 yaitu terkait dengan tenda, toilet dan kuota untuk haji. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Hasil penelitian menunjukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang MD3 serta hak-hak khusus seperti Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Hak Angket, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, memungkinkan DPR menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan berdampak luas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, DPR bertindak sebagai representasi rakyat yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penanganan ibadah haji di Indonesia, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, telah menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek hukum, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil penyelidikan hak angket DPR, ditemukan beberapa kendala signifikan, seperti ketidakefisienan pengelolaan dana haji, kelemahan sistem teknologi informasi, serta standar pelayanan yang belum memadai bagi jamaah.