KAJIAN YURIDIS TEMBAK DITEMPAT PELAKU BEGAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)

Abstract

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau kategori begal akhir-akhir ini semakin marak khususnya di wilayah Kota Medan. Dalam upaya memberantas kasus begal tersebut, pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan adalah apakah pihak kepolisian telah bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, apakah tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, serta bagaimana kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal yang semakin meresahkan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yuridis terkait prosedur tindakan tembak ditempat telah secara jelas dan tegas tertulis pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam batasan Hak Asasi Manusia, penindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal dapat dibenarkan karena bertujuan untuk melindungi diri dari tindakan atau ancaman pelaku yang membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat, namun tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa pelaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan kemudian pelanggaran pidana pelaku dapat dibuktikan melalui persidangan di pengadilan. Beberapa kendala yang dihadapi Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan antara lain: kurangnya kemampuan menggunakan senjata api, situasi yang ramai, jarak tempuh yang jauh, serta kondisi cuaca yang buruk atau pencahayaan yang kurang. Untuk itu, pihak kepolisian sangat membutuhkan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan begal di wilayah Kota Medan.