TINDAK PIDANA BAGI PERUSAHAAN PELAYARAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA DI LAUT (STUDI KASUS PADA INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA)

Abstract

Kondisi kerja di kapal penangkap ikan seringkali berbahaya dan berisiko tinggi. Para pekerja menghadapi berbagai ancaman, mulai dari cuaca ekstrem, peralatan berbahaya, hingga jam kerja yang panjang dan melelahkan. Tragedi kematian 6 ABK KM Sri Mariana yang terjadi pada tahun 2024 menjadi sorotan publik dan mengungkap sisi gelap industri perikanan Indonesia.Investigasi awal terhadap kasus KM Sri Mariana mengungkapkan berbagai pelanggaran terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kasus KM Sri Mariana juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam industri perikanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana bagi Perusahaan pelayaran diatas laut masih perlu dipertegas lagi. Tragedi kematian 6 ABK KM Sri Mariana yang terjadi membuat masyarakat sadar akan pentingnya menegakkan standar dan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, jelas bahwa perusahaan pelayaran memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja awak kapal.