Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)

Abstract

Sanksi perzinahan sebenarnya telah diatur dalam hukum adat. Sanksi ini telah dikenal dan ditegakkan oleh masyarakat adat setempat sejak lama. Mereka membuat aturan berdasarkan tradisi nenek moyang mereka untuk menyikapi perzinahan atau pelecehan seksual. Namun, penerapan sanksi adat bagi pelaku pelecehan seksual di masyarakat Melayu Jambi kurang tegas. Bahkan hingga saat ini, pelaku pelecehan masih berkeliaran dengan bebas tanpa hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum adat Melayu Jambi, memahami pemidanaan terhadap pelaku menggunakan hukum adat Melayu Jambi, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual menggunakan hukum adat Melayu Jambi. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum adat, dan menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut hukum adat Melayu Jambi, individu yang melakukan perzinahan akan dikenakan denda adat yang dikenal dengan istilah cuci kampung. Hukum adat harus terus dikembangkan sebagai warisan nenek moyang dan sebagai ciri khas bangsa Indonesia