Abstract:
Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana penangkapan ikan secara Illegal
yang dilakukan oleh orang atau kapal asing bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertanggungjawaban pidana Pengelolaan Perikanan Secara Illegal berdasaka
Undan-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undan-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan
penelitian yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat
didalam peraturan perundang-undangan alasannya didasarkan paradigma
hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep diambil dari data dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dengan data yang didapat melalui studi
kepustakaan (library research) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang
fokus permasalahannya adalah bentuk-bentuk hukum tindak pidana dibidang
Perikanan, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah Indonesia,
Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Perikana
Secara Illegal.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bentuk tindak pidana
perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan.
Penegakan Hukum di wilayah indonesia belum begitu memberikan efek jera
terhadap pelaku
tindak pidana pengelolaan
ikan secara Illegal.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau
illegal fishing dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa
sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana
