ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR

Abstract

Tanggung jawab para pihak dalam hal pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama, menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berfokus pada kewajiban penjual dan pembeli untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. kepemilikan kendaraan beralih pada saat kesepakatan jual beli tercapai, namun dalam konteks pajak dan administrasi, penjual tetap bertanggung jawab hingga dilakukan pemindahan nama secara sah. Pemblokiran kendaraan tanpa pemindahan nama tidak menghapus tanggung jawab penjual atas pajak, karena dalam hukum perdata, hak dan kewajiban kepemilikan baru beralih sepenuhnya setelah dilakukan perubahan nama kepemilikan dalam catatan resmi. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama guna menghindari potensi sengketa hukum dan beban pajak di kemudian hari. Konsekuensi hukum bagi pembeli kendaraan bermotor yang tidak segera melakukan pemindahan nama kepemilikan setelah transaksi jual beli berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Salah satu konsekuensi utamanya adalah ketidakjelasan status kepemilikan yang secara hukum masih tercatat atas nama penjual, sehingga pembeli belum sepenuhnya memiliki hak kepemilikan secara sah.