ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Di Indonesia sendiri, dapat ditemukan beberapa kasus pengangkatan pejabat struktural oleh Penjabat (Pj) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti unsur-unsur nepotisme yang masih sering terjadi di Indonesia. Dapat dipastikan di sini Penjabat (Pjs) telah menyalahgunakan kewenangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan penjabat gubernur dalam pengangkatan pejabat struktural di pemerintahan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Adapun hasil penelitian adalah Penjabat Gubernur walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah defenitif. Hal ini terbukti bahwa tidak ada peraturan yang membatasi kewenangan penjabat kepala daerah hingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dengan berpedomankan Pasal 132 A ayat (1) terdapat pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.