Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Sebagai Salah Satu Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan rudal Sarmat menurut perjanjian internasional (1) apa saja pelanggaran penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Kimia 1997 (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Kimia 1997 (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Kimia 1997 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Tahun 1997 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. disimpulkan: upaya negara-negara untuk mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan bersama setiap negara melalui pengaturan dan pelarangan senjata kimia secara konsisten dilakukan oleh negara-negara, yaitu dengan menetapkan protokol pelarangan penggunaan gas-gas yang menyebabkan sesak nafas, gas-gas beracun/gas lainnya dalam perang dan peperangan. Metode penggunaan bakteri ini kemudian dikenal dengan nama Protokol Jenewa 1925, Konvensi Senjata Kimia 1992, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Den Haag 1907. Keberadaan darurat militer telah menjadi norma hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata yang timbul karena masalah kedaulatan. Pengaturan perang dan konflik bersenjata di setiap negara anggota PBB kini menjadi tolok ukur sejauh mana kepatuhan terhadap perjanjian hukum humaniter internasional dapat ditegakkan secara adil melalui Mahkamah Pidana Internasional.