PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang berkaitan dengan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A. Surat edaran ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi hakim dalam menyikapi perkara narkotika, dengan fokus pada alternatif hukuman yang lebih menekankan rehabilitasi daripada penahanan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara, observasi di ruang sidang, serta analisis dokumen terkait putusan yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Surat Edaran di Pengadilan Negeri Medan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di antara hakim dan penegak hukum mengenai isi serta tujuan surat edaran tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseragaman dalam penanganan kasus narkotika, di mana sebagian hakim masih lebih memilih memberikan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi. Di samping itu, stigma sosial yang melekat pada pengguna narkotika juga menjadi penghalang, mempengaruhi keputusan yang diambil dalam proses peradilan.Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi upaya positif dari Pengadilan Negeri Medan untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif dalam menangani pengguna narkotika. Beberapa hakim mulai mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi lainnya sebagai bagian dari keputusan mereka. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk membedakan antara pengedar dan pengguna narkotika dalam proses hukum, yang sejalan dengan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkotika di Indonesia. Temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan yang ada, serta mendorong pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan bagi pengguna.