Proses Pemberian Izin Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan

Abstract

Mengingat bahwa kegiatan kepelabuhan sangat rumit dan kompleks maka khusus kegiatan izin bongkar muat barang melalui kementerian perhubungan telah diberlakukan PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pengaturan hukum pemberian izin bongkar muat barang di pelabuhan, bagaimana proses pemberian izin bongkar muat barang (Studi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan), dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan proses pemberian izin bongkar muat barang (Studi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan). Jenis penelitian ini adalah empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah data hukum Islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengaturan hukum penerbitan izin bongkar muat barang dalam hal ini diatur dalam diaturan dalam Peraturan Menteri PM 60 Tahun 2014 Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal. Kedua, Proses izin bongkar muat barang di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Proses dimulai dengan pengajuan dan verifikasi permohonan oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan bongkar muat, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan kemudian melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Izin ini mencakup rincian seperti lokasi dan jadwal bongkar muat, serta persyaratan khusus sesuai dengan jenis barang dan regulasi. Ketiga, kendala dalam proses izin bongkar muat barang yang sering terjadi seperti kurangnya melengkapi dokumen, pengusaha/operator mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur atau persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan kurangnya verifikasi internal