IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Abstract

Hak interpelasi menjadi instrumen penting bagi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan hak interpelasi juga harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. DPR harus memastikan bahwa interpelasi yang diajukan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat dan bukan semata-mata untuk kepentingan politik sempit. Hak interpelasi diberikan kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang sekaligus menjadi pemimpin atau perpanjangan tangan rakyat dalam pemerintahan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak interpelasi, diharapkan DPR dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Adapun pembahasan yang ada dalam penelitian ini yaitu : 1.Bagaimana pengaturan hak interpelasi DPR dalam ketatanegaraan Indonesia, 2. Bagaimana penggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah, 3. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi DPR sebagai bentuk pengawasan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hak interpelasi sangat diperlukan dalam mewujudkan check and balances dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Penyalahgunaan yang banyak sekali dipandang masyarakat terhadap hak interpelasi ini karena dipandang untuk kepentingan politik.Implementasi hak ini seringkali terhambat oleh kurangnya efektivitas, politisasi, dan absennya konsekuensi hukum tegas bagi pemerintah yang mengabaikan permintaan interpelasi. Oleh karena itu, pengaturan hak interpelasi perlu diperkuat dengan kriteria yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang lebih efisien, transparansi, dan sanksi yang mengikat agar dapat berfungsi lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas pemerintah