Perlindungan Hukum Bagi Kurir E-Commerce Terhadap Pembatalan Pembayaran Cash On Delivery (COD) Sepihak Oleh Pelanggan (Studi Pada Kurir JnT Kota Medan)

Abstract

Penggunaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam e-commerce di Indonesia sering kali merugikan kurir karena adanya pembatalan sepihak oleh pembeli. Kurir yang berperan sebagai perantara harus menanggung konsekuensi berupa tenaga ekstra, waktu terbuang, dan potensi sanksi dari perusahaan, meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang. Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem COD masih terbatas, sementara kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat semakin mendesak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang diperoleh melalui wawancra dengan kurir JnT di Kota Medan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi kurir JnT Kota Medan terhadap pembatalan pembayaran COD sepihak masih belum memadai. Peraturan yang ada belum secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelanggan atas pembatalan tersebut. Kurir JnT Kota Medan juga belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani kasus pembatalan pembayaran COD. Perlindungan hukum bagi kurir e-commerce, khususnya kurir JnT Kota Medan, terhadap pembatalan pembayaran COD sepihak oleh pelanggan perlu ditingkatkan. Diperlukan adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban pelanggan dan hak kurir dalam hal pembatalan pembayaran COD, serta mekanisme penyelesaian yang memadai.