Perbandingan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUH Pidana dan Hukum Islam

Abstract

Saksi berperan penting dalam peradilan, tetapi keterangan palsu dapat merusak keadilan. saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana merupakan isu serius yang merusak integritas sistem peradilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Indonesia, kesaksian palsu diatur secara tegas dalam Pasal 242. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari KUH Pidana, pengaturanhukumterhadapsaksi yang memberikanketeranganpalsuditinjaudarihukumislam, sertamembandingkan hukumterhadapsaksi yang memberikanketeranganpalsuditinjaudari KUH Pidana dan Hukum Islam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk membandingkan hukum mengenai kesaksian palsu dalam KUH Pidana dan Hukum Islam. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, meliputi KUH Pidana, Al-Qur'an, Hadis, serta dokumen hukum primer dan sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan antara KUH Pidana Indonesia dan hukum Islam dalam menangani saksi yang memberikan keterangan palsu menunjukkan perbedaan signifikan. KUH Pidana Indonesia menetapkan hukuman penjara hingga sembilan tahun dan pencabutan hak-hak tertentu sesuai Pasal 242, dengan proses hukum yang mencakup verifikasi kesaksian dan kredibilitas. Sedangkan dalam hukum Islam menekankan kejujuran, dituangkan dalam surat (Q.SAn-Nisa: 135) yang menegaskanbahwasetiap orang yang menjadisaksiharusmemberikanketerangan yang sebenarbenarnya walaupun memberatkan dirinya sendiri. Kedua sistem hukum menekankan integritas dan keadilan, namun hukum Islam juga mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam penegakannya.