PENERAPAN PRINSIP PERJANJIAN BANGUN BAGI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PERUSAHAAN PENGEMBANG DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Abstract

Prinsip perjanjian bangun bagi diterapkan dalam konteks perjanjian antara pemilik tanah memberi izin kepada pengembang dalam membangun struktur di atas tanah mereka dengan pembagian hasil atas hasil tanah tersebut. Perjanjian ini tidak memiliki pengaturan secara khusus sehingga hukum perjanjian menjadi dasarnya dan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, ketidakpastian prinsip-prinsip yang digunakan dalam perjanjian bangun bagi dapat menjadi masalah yang berujung pada sengketa dan wanprestasi antara kedua pihak. Artikel ini bertujuan untuk menggali penerapan prinsip perjanjian bangun bagi dalam perspektif KUHPerdata, serta memberikan pemahaman dan analisis penerapannya. Berdasarkan analisis terhadap kasus perjanjian bangun bagi, Prinsip-prinsip hukum seperti kebebasan berkontrak, konsesualisme, kepastian hukum, itikad baik, dan kepribadian, sangat berpengaruh dalam tahapan negosiasi, penyusunan perjanjian, dan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kerjasama antara pemilik tanah dan pengembang dapat berjalan dengan lancar, menghindari potensi konflik, dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak serta masyarakat yang terlibat dalam industri real estate