Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25350
Title: | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN GANTI RUGI PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-BINJAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1040/Pdt.G/2021/PN Mdn) |
Authors: | Febiona, Harfiani Harahap |
Keywords: | Pengadaan Tanah;Ganti Rugi;Perlindungan Hukum |
Issue Date: | 17-Aug-2024 |
Abstract: | Tanah merupakan alat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia. Keberadaan tanah bukan hanya sebagai suatu kebutuhan atas tempat tinggal saja akan tetapi merupakan faktor pendukung tumbuh kembang segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu cara terakhir untuk memperoleh tanah yang sangat diperlukan guna keperluan tertentu untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penetapan ganti rugi pembebasan tanah untuk di jalan Tol Medan-Binjai, faktor penghambat penetapan ganti rugi pembebasan tanah jalan tol Medan-Binjai, pertimbangan hakim dalam penetapan ganti rugi hak atas tanah dari jalan tol Medan-Binjai. Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang undangan (law in books) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa penetapan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Penitipan atau Konsinyasi atas pembayaran ganti rugi tanah dilakukan karena adanya persengketaan kepemilikan atas tanah yang masing masing menyatakan sebagai Pemilik sehingga berhak atas pembayaran ganti rugi, faktor penghambat penetapan ganti rugi pembebasan tanah jalan Tol Medan Binjai yaitu ganti rugi yang tidak layak, sedangkan untuk ganti rugi terhadap bangunan dan tanaman mengikuti standar yang ditentukan oleh lembaga terkait. Pertimbangan hakim dalam penetapan ganti rugi hak atas tanah dari jalan Tol Medan-Binjai bahwa oleh karena Ahmad Fauzi Nasution telah meninggal dunia maka ia menurut hukum akan digantikan oleh Ahli Warisnya yang sah Para Penggugat untuk menerima uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Medan |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25350 |
Appears in Collections: | Legal Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Febiona Harfiani Harahap (2006200155) Skripsi.pdf | Full text | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.