Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Abstract

Kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah serius bagi pihak kepolisian dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pidana yang diterapkan terhadap pelaku pemalsuan STNK serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam mencegah dan menangani kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dan studi lapangan di Polrestabes Medan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara di Polrestabes Medan dan survei, serta data sekunder dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap pelaku pemalsuan STNK di Polrestabes Medan melibatkan penerapan sanksi pidana yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencegahan meliputi peningkatan sistem administrasi dan pengawasan dalam penerbitan STNK serta penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya pemalsuan STNK.