Implementasi Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Pasal 32 Ayat 2 Terhadap PERMENKES No. 5 Tahun 2023

Abstract

Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB Narkoba (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) menetapkan bahwa negara negara anggota harus mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran serius terhadap tindak pidana narkotika dikenai hukuman yang sesuai. Ini mencerminkan komitmen global terhadap pemberantasan perdagangan narkotika ilegal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode normatif, dikenal pula sebagai metode penelitian hukum, penelitian hukum positif, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum murni. Metode normatif merupakan tipe penelitian yang fokus pada hukum tertulis (hukum dalam buku) atau adat istiadat masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Aktivitas perdagangan narkotika dan psikotropika mencakup produksi, distribusi, penjualan, atau pengedaran zat terlarang secara ilegal yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik individu dan masyarakat pada umumnya. Produksi narkotika dan psikotropika sendiri dilakukan melalui proses kimia atau pertanian, yang seringkali dilakukan secara ilegal di laboratorium tersembunyi atau di area terpencil.3. Pasal 32 Ayat 2 Konvensi tentang Narkotika telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang tegas, pertukaran informasi intelijen, dan kerjasama operasional lintas batas, Indonesia dapat lebih efektif dalam melawan sindikat perdagangan narkotika