Penanggulangan Kredit Macet Pada Program Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

Abstract

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh Bank Sumut untuk memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah. Namun, dalam proses pembiayaan, kredit bermasalah selalu menjadi tantangan yang signifikan. Penyaluran kredit kepada debitur biasanya mempunyai resiko yang tinggi seperti kredit macet. Kredit macet adalah keadaan debitur mengalami kondisi gagal bayar yang dimana bank harus mengoptimalkan proses underwriting dan monitoring untuk mencegah terjadinya Non-Performing Loan (NPL). kredit bermasalah sangat berdampak buruk untuk kedua belah pihak, baik pihak bank, maupun debitur dalam kewajiban dan modal. Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan kredit usaha rakyat yang bermasalah, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana penanggulangan kredit macet pada program KUR di PT Bank Sumut cabang Panyabungan. Dimana penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut cabang Panyabungan dalam mengatasi Kredit Macet dalam program KUR. Berdasarkan hasil penelitian ini, PT Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Panyabungan telah menempuh upaya untuk Melakukan penagihan oleh pihak bank, Restrukturisasi kredit, Rescheduling, Reconditioning, dan Pengawasan serta pembinaan oleh bank. Penyelesaian Terjadinya Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Di PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan melakukan beberapa tahapan seperti, menghubungi nasabah melalui via telfon, memberikan surat peringatan, lelang, write off (penghapusan buku), eksekusi jaminan, penyelesaian melalui jalur hukum. untuk memberikan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat langsung dieksekusi maka diperlukannya akte Grosse akta pengakuan hutang.