IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTIK SUSILA DI KOTA MEDAN

Abstract

Kota Medan merupakan sebagai kota besar ketiga di Indonesia namun tidak lepaskan dari keberadaan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara tidak layak seperti meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Susila Di Kota Medan. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan wewenangnya dan peraturan yang diterapkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan, proses pengawasan dan pembinaan serta sarana dan prasarana. Adapun Teori yang saya gunakan yaitu Teori George Edward III yang dimana dari segi tingkat keberhasilan suatu Implementasi yaitu adanya Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek - aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan pada fasilitas yang menghambat ke efektifitasan dalam penertiban, dana finansial yang belum jelas, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali