Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit (Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB)

Abstract

Penadahan hasil perkebunan melalui pencurian yang telah terjadi di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat merupakan sebuah tindak pidana yang telah di atur melalui lex specialist yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan secara mutatis mutandis mengenai penadahan yang telah di atur dalam KUHP Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dipahami penulusuran terhadap tindak pidana penadahan hasil perkebunan kelapa sawit pada putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB. Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan perkebunan dari hasil pencurian belum jelas diatur manakah yang harus diterapkan pencuriannya atau penadahannya yang jelas dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hakim melalui putusannya hanya menimbang dakwaan jaksa penunntut umum melalui penegasan bahwa pencurian yang dinyatakan secara jeals dalam mengambil sebuah keputusan untuk terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hanya melakukan penerapan penjatuhan pidana yang dilakukan secara mutatis mutandis dari undang-undang khusus ke undang-undang yang umum