IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna, dalam hal ini kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pengawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara”. Rumusan masalah yang hendak diteliti dan ditelaah dalam penelitian yaitu ; Bagaimana implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ; Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ; Bagaimana cara mengatasi hambatan implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Simpulan hasil penelitian ini sebagai berikut : Bahwa Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pengawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara sepenuhnya berjalan dengan baik, Penilaian kinerja dapat digunakan sebagai Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pengawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Penilaian kinerja bagian dari unsur dalam sistem pengembangan Sumber Daya Manusia