Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua Yang Hidup

Abstract

Pengangkatan anak atau adopsi adalah salah satu upaya dalam meneruskan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak bisa membuat keturunan. pada perkembangannya tujuan adopsi telah mengalami perkembangan, dimana tujuan adopsi tidak hanya meneruskan keturunan melainkan pula demi kepentingan anak tersebut, contohnya supaya anak yang diangkat mendapat Pendidikan serta penghidupan yang baik, sebab belas kasihan kepada anak tersebut tidak didapatkan secara baik layaknya anak pada umumnya. Akta Adopsi artinya Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali ke pada lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan. di Indonesia, konflik terkait pengangkatan anak dan juga pembatalan akta adopsi anak angkat sudah bukan hal yang tabu lagi. banyak kejadian terkait ketidak adilan yang dihadapi oleh anak angkat yang telah diadopsi oleh orang lain. oleh karenanya haruslah diberikan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi pada anak angkat yang dirugikan dalam hal pembatalan akta adopsi tersebut. Pembatalan akta adopsi anak juga harus dilakukan oleh pengadilan serta tidak bisa dilakukan secara personal oleh orang tua angkat. proteksi hukum bagi anak angkat menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan secara rinci terkait hak dan juga kewajiban yang harus dipatuhi sang anak angkat juga orang tua angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian yang deskriptif. Sedangkan untuk analisa data dipergunakan penelitian hukum normatif (Legal Research). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembatalan Akta Adopsi anak angkat oleh salah satu orang tua yang hidup merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan akta adopsi secara sepihak berdampak buruk terhadap anak kedepannya. Karena pada dasarnya setiap anak baik anak kandung maupun anak angkat tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum.