Implikasi Keperdataan Bagi Pihak Jasa Raharja atas Pelaksanaan Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract

Didasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia, terhadap korban kecelakaan lalu lintas sudah sepatutnya menerima ganti kerugian sebagai suatu hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pembinaanya dibawah Departemen Keuangan. PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya sebagai santunan asuransi jasa raharja. Oleh karenanya perlu dikaji lebih lanjut khususnya berkaitan dengan pertanggungajawaban keperdataan yang harus dipenuhi oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas termasuk mekanisme yang harus dijalani sebelum ganti kerugian kepada korban dipenuhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta memahami mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Pasal 240 jo Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian atau santunan kepada korban atau ahli warisnya, melainkan juga PT. Jasa Raharja bertanggungjawab untuk memberikan perawatan, perobatan bahkan dokter kepada korban selama 365 hari di luar biaya pertanggungan tersebut. Bahkan jika korban meninggal v dunia biaya pertanggungan tersebut diberikan kepada ahli waris korban, serta korban mendapat hak untuk diberikan biaya penguburan kepada ahli warisnya serta PT. Jasa Raharja bertangungjawab untuk menunjuk dokter untuk melakukan pemeriksaan kepada mayat korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia.. Terakhir diketahui mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas yakni pertama korban atau ahli warisnya harus mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut baik dengan atau tanpa perantara kepada PT. Jasa Raharja dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan, kemudian harus mengajukan surat-surat bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi seperti: proses verbal polisi lalu-lintas, keputusan hakim atau pihak berwajib lain, surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta, kemudian PT. Jasa Raharja akan memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut, yang akan diakhiri dengan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya