IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPONG DI KAMPONG SUBULUSALAM SELATAN

Abstract

Desa dan gampong dalam menghadapi era baru Undang-Undan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan Desa sebagai penyanggah kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Pada PP No. 43 Tahun 2014 yang di ubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015telah menyebutkan juka kini Desa dan Gampong mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang Desa membuka harapan bagi masyarakat Desa dan Gampong untung berubah. Pemerintahan Desa khususnya kampong di wilayah Aceh sebagai satuan Pemerintahan dan pembangunan. Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampong (BUMK) mengatur bahwa pemerintahan Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif empiris yang berdasarkan kepada sumber kepustakaan dan melakukan observasi langsung kelapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentuan Badan Usaha Milik Gampong Subulusalam Selatan. Berdasarkan pengamatan penelitian yang penulis lakukan di Gampong Subulusalan Selatan sejauh ini pemberdayaan Usaha Milik Gampong masih belum optima dilakukan. Masih banya potensi pengembangan usaha yang seharusnya dapat di kembangkan dalam rangka mendukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup ekonomi masyarakat, mencaga merajalelanya praktek rentenir yang membebani masyarakat dalam penyediaan modal usaha serta pengembangan usaha skala pemasarah yang seharusnya bisa di jembatani oleh Badan Usaha Milik Gampong.