KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN QANUN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Abstract

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma‟kruf nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar). memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke mahkamah syar‟iah, jikala perannya tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kelembagaan Wilayatul Hisbah dalam pemerintahan Aceh, kewenangan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan qanun di Aceh Tenggara? dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan qanun syariah di Aceh Tenggara. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif dengan data sekunder. Data diperoleh dengan pendekatan perundang-undangan dan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan Kelembagaan Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan Aceh yaitu diatur melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari‟at Islam Bidang Aqidah pada Pasal 14 Bab VI dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh Tenggara yaitu mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat dan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Syariah Di Aceh Tenggara mengalami banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh diantaranya yaitu : subtansi qanun, politik hukum pemerintah, adanya perbedaan persepsi, moral dan integritas penegak hukum, teknan publik yang masih terbatas, serta anggaran biaya. Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat daerah aceh yaitu : penerapan dan pembinaan terhadap qanun jinayah, meningkatkan moral dan integritas para penegakan hukum dan meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak hukum.