PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENKUMHAM

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setelah Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan wujud peralihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka bagi Koperasi yang ingin membuat akta Perubahan Anggaran Dasar tidak perlu lagi mengurusnya lewat Kementerian Koperasi, tetapi dapat langsung menghadap Notaris yang telah mendapat pembekalan untuk itu yaitu NPAK untuk melakukan konsultasi dan melakukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar secara Online melalui layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terkait dengan terbitnya peraturan tersebut, bagaimana mekanisme pendaftaran akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Kemenkumham serta kendala dan solusi yang diperlukan untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tertier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan, kemudian data di analisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : (1). NPAK memegang peran yang sangat penting juga krusial mengingat wewenangnya cukup luas dalam pengesahan berbagai dokumen legal yang terkait dengan Badan Hukum Koperasi, selain itu Notaris berperan dalam penguatan sektor Koperasi demi upaya menuju perbaikan ekosistem kemudahan berusaha, digitalisasi pelayanan dan bisnis proses dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. (2) Mekanisme pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi prosesnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan penting yang diawali dengan pemeriksaan dokumen legal, kelengkapan berkas, kemudian pemeriksaan berkas dan setelah lengkap kemudian diakses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi form daftar isian serta mengikuti tahap demi tahap dan berakhir dengan cetak SK Perubahan Anggaran Dasar sebagai bukti telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham. (3) Kendala yang dihadapi oleh Notaris terutama adanya permasalahan sistem aplikasi online yang belum sempurna, kelengkapan tertib administrasi yang belum rapi dan terstruktur