EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda,termasuk pengaturan-pengaturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham belanda, yaitu Politie Recht. Wilayatul hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma’kruf nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar). (sebutan untuk WH) memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke mahkamah syar’iah, jikala perannya tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendeketan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder untuk mengolah data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai wilayatul hisbah sudah di terapkan dengan baik di provinsi aceh, Walaupun sudah ada norma hukum dan mempunyai sifat memaksa namun belum ada jaminan bahwa norma hukum tersebut ditaat oleh masyarakat. Agar norma-norma tersebut ditaati diadakan ancaman hukuman yaitu, hukuman perdata, hukuman administrasi, dan/atau hukuman pidana untuk norma-norma hukum yang bersangkutan.