Abstract:
Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertamatama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagainya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau missal. pendaftaran tanah secara sistematis di Kota Padangsidimpuan berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah secara sistematis sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Padangsidimpuan ditemukan juga hambatan lain, seperti kepala desa/kepling tidak mau menandatangani surat permohonan yang diajukan masyarakat dengan alasan tertentu,dan pihak BPN mensinyalir kepala desa/kepling meminta biaya kepada masyarakat, yang membuat masyarakat merasa terbebani. Pengawasan yang dilakukan pihak Pemerintah/BPN terhadap keberlangsungan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis dalam mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, BPN telah menjalin kerja sama dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan pihak Kepolisian dalam kerja sama di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
