PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

Abstract

Sebagaiwujud nyata tindakan pemerintahmenjamin hak masyarakat adatdengan memacu semangat rakyat memanfaatkan atau menggali kekayaan yang terkandungbumi Indonesia ini.Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, masing masing berbeda bentuk dan coraknyaMenyangkut hak ulayat dari kesatuanmasyarakat Wewenang negara mengatur hubungan hukum antara orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah.disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhimenentukan isi peraturan perundangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orangdengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindunganhak yang timbul dari hubunganhukum tersebut, maka dalam kaitannya tersebut terdapat rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian:Bagaimana PengaturanhukumAtas Tanah Ulayat Masyarakat Adat, Bagimana Akibat hukum Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat, Bagaimana Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca UU Cipta Kerja. Pada penelitian ini yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian Yuridis Normatif,adalah pendekatan masalah masalah yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan,teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Akibat hukum berlakunya Undang Undang cipta kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya Bahkan acap hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik melibatkan masyarakat dan pemegang hak.Keadaan tersebut sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan ketidak adilan masyarakat.