EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH

Abstract

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, terutama dalam Pengawasan pemerintah Desa,Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa.Dalam proses pelayanan di Kantor Desanya diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pelayanan di Kantor Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Ketua BPD Pasar Tiga, Sekretaris BPD Pasar Tiga, Anggota BPD Pasar Tiga, Kepala Desa Pasar Tiga, Tokoh Masyarakat Pasar Tiga. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan pemerintah desa di desa Pasar Tiga berjalan dengan baik,namun efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasar Tiga dalam pengawasan pemerintah desa menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketidakaktifan anggota-anggota BPD,tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikut sertakannya masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa.