TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus TPK/2021/PN. Mdn

Abstract

Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara tetapi juga merugikan lingkungan dan sumber daya alam yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka: dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata dan dilaporkan untuk diproses secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang- undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan Putusan nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/Pn.Mdn dimana terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku sebagaimana yang tertuang dalam putusan kasasi pada mahkamah agung.