PEMBATASAN PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)

Abstract

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana kewenangan MK dalam memeriksa permohonan pengujian undang-undang ? Kedua, Bagaimana batasan penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ? Ketiga, Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022 ? Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis berdasarkan putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022, dengan sumber data perundang-undangan, UUD 1945, serta sejumlah putusan MK terkait kebijakan hukum terbuka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa MK sampai saat ini telah memutus 28 pengujian tentang UU pemilu (open legal policy) 19 diantarnya adalah pengujian terhadap Pasal 222 UU pemilu, namun semua Putusan tersebut berakhir Tidak diterima atau Ditolak oleh MK, karena menurut Pasal 60 UU MK materi muatan, ayat, pasal, dan bagian dalam undang-undang tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh sebab itu Analisis terhadap Putusan Nomor: 52/PUU XX/2022 ini menjadi sangat penting karena para pemohon telah menggunakan materi muatan, ayat, dan pasal berbeda dengan Putusan sebelumnya namun tetap Ditolak oleh MK. Tetapi, pada kesimpulannya dasar-dasar untuk mengatakan pasal-pasal yang diujikan termasuk open legal policy karena tidak diatur secara rinci di dalam UUD 1945.