IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KABUPATEN LABUHANBATU

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi program pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Labuhanbatu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa. Dalam penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa implementasi program pencegahan penyalahgunaan NAPZA sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Antisipasi Dini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, namun masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala dalam implementasi program antara lain kurangnya anggaran diakibatkan pandemi Covid 19, pelajar/masyarakat belum paham mengenai tujuan program, serta belum terdistribusikan implementasi program secara merata, kendala lainnya seperti sumber daya yang belum memadai baik dari sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kuantitas. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan instansi Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait program pencegahan, serta partisipasi masyarakat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. Oleh sebab itu penelitian ini merekomendasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Antisipasi Dini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya agar program pencegahan berjalan dengan efektif, dengan senantiasa berkordinasi dengan instansi terkait, membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan NAPZA serta dampak yang ditimbulkannya, menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan, dan melakukan tes urine secara rutin dan berkala.