Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan SKT Di Atas Tanah HGU PTPN II Yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Di Polres Deli Serdang)

Abstract

Mengeluarkan surat yang berisi surat keterangan tanah yang dilakukam oleh kepala desa merupakan tindak pidana yang mengakibatkan penyalahgunaan jabatan oleh kepala desa yang mengeluarkan Skt di atas tanah Hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara yang perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana pengaturan hukum terhadap kepala desa yang mengakibatkan kerugian negara, Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara, Apa dasar pertimbangan Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini dilakukan adalah dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data Primer berupa wawancara dengan Penyidik di Polres Deli Serdang dan didukung oleh dasar Sekunder, yaitu bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier. Adapun hasil penelitian ini diketahui pengaturan terhadap kepala desa yang mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara dan pengaturan hukum mengenai tindak pidana tersebut sesuai dengan pasal yang dipersangkakan. Bahwa perbuatan kepala desa tealah bertentangan dengan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Yaitu pada Pasal 29 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 1966 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kab Deli Serdang yaitu pada XIV yang menyatahkan bahwa kepala desa dilarang: merugikan kerugian umum, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keoutusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun bentuk upaya Kepolisian Polres Deli Serdang dalam menanggulangi perbuatan kepala desa yang mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara yaitu dengan melakukan upaya pencegehan kejahatan yang melakukan kordinasi dan sosialosasi tentang penguasaan pengadilan dan pemanfaatan lahan Eks HGU, dan memberikan keterangan sosialisasi hukum terkait kewenangan pemerintah daerah dan berkodinasi kepada pihak APIP (aparat pengawasan intern pemerintah).