ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP)

Abstract

Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet, termasuk untuk transaksi jual beli dapat digunakan melalui aplikasi online. Namun di samping kemudahan itu seringkali dunia internet menjadi lahan bagi para penipu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya khususnya dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko Online seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya, sehinga menimbulkan kerugian dan dampak bagi penikmat jual beli online. Seperti halnya yang terjadi pasa kasus penipuan jual beli online dalam putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan jual beli tas melalui aplikasi online menurut undang-undang, mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP, serta menganalisis putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk penipuan jual beli tas melalui aplikasi online yakni gambar tas yang dikirim dengan yang dipesan berbeda, kualitas yag dipesan dan dikirim berbeda, merek yang tidak sesuai dengan yang dipesan serta barang yang dipesan tidak kunjung datang. Pertimbanan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan sebagaimana pasal 378 KUHPidana secara sah dan meyakinkan. Analisis penulis terhadap putusan hakim bahwa pertama, seharusnya dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu memakai UU ITE, karena penipuan dilakukan secara online menggunakan media elektronik, maka yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ke dua, terdapat perbedaan antara pasal 378 KUHPidana dengan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, namun keduanya tak jarang digunakan sebagai sanksi alternatif, karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penipuan jual beli online