IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bagi anggota keluarga KPM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KPM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sudah terimplementasi, tetapi ada beberapa kendala Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan belum berjalan dengan optimal karena penyampaian informasi masih belum tepat sasaran, Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo kurang berkompeten, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaat dari PKH, struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo sudah terlaksana dengan baik, namun ada kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.