Eksistensi penerapan Asas Pelepasan Hak dalam Perlindungan Hukum bagi pemegang Hak atas Tanah menurut Hukum Pertanahan Nasional

Abstract

Tercapainya perlindungan hukum hak atas tanah merupakan sasaran tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pemegang hak, dan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut telah ditetapkan asas rechtsverwerking di dalam PP No.24 Tahun 1997 yang memberi batas waktu hingga 5 tahun Sertifikat masih dapat digugat oleh pihak lain. Namun dalam kenyataannya setiap orang yang merasa memiliki bukti yang cukup masih diberi kesempatan untuk mematahkan kebenaran data yang tertuang dalam Sertifikat meskipun masa 5 tahun sudah terlampaui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dalam penerapan asas rechtverweerking dalam Perlindungan Hukum bagi pemegang Hak atas Tanah menurut Hukum Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan perkara Nomor: 120 PK/pdt/2013. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukumprimer yang terdiri dari buku-buku, jurnal serta literatur-literatur dan sitasi terkait penerapan asas rechverwerking. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Penerapan asas Rechverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat dan bukan merupakan ketentuan baru dimana konsep dari pasal ini merupakan konsep yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, Namun Penerapan asas rechverwerking berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara No.120PK/pdt/2013, Majelis Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan persangkaan hukum tanpa melihat perolehan hak atas tanah berupa sertipikat apakah telah memenuhi asas itikad baik dan terpenuhi tidaknya unsur-unsur kumulatif yang termaktub pada pasal 32 ayat 2 peraturan Pemerintah Nomo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.