PENGATURAN HUKUM DALAM PROSES MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan)

Abstract

Peraturan harus dilaksanakan agar dapat memudahkan dalam segala aktivitas maupun berbagai hal lainnya. salah satunya dalam hal mengurus Surat Izin Mendirian Bangunan dengan Pengaaturan Hukum dalam proses meningkatkan pendapatan Asli Daerah ini sangat diperlukan bagi Daerah itu sendiri, karena dari Pendapatan-pendapatan inilah penghasilan suatu Daerah itu dapat Meningkat Pendapatan dari Suatu Daerah, ada Beberapa Retribusi yang dapat menigkatkan pendapatan suatu daerah tersebut yaitu Retribusi Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, yang termasuk dalam pembahasan ini adalah Retribusi Perizinan Terntentu salah satu bagiannya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Hal ini Pemerintah harus lebih giat lagi dalam hal melaksanakan pengutipan Retribusi disuatu Daerah dengan adanya Peraturan Perundang undangan pemerintah sangat terbantu agar dapat meningkatkan pendapatan Daerah tersebut dan juga beserta Informasi-informasi seputar Tata cara pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan, Banyaknya Masyarakat-masyarakat yang masih tidak terlalu paham cara membuat Surat Izin Bangunan ini, Dampak dari tidak adanya Surat Izin ini kurangnya Pendapatan Daerah Tersebut Sehingga Daerah tersebut mengalami penurunan dalam hal Pendapatan Daerahnya. Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan dan Informasi-informasi tentang Surat Izin ini Masyarakat jadi lebih mudah memahami bagaimana cara mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana dalam penlitian dengan menggunakan metode ini bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diproleh dilapangan.