KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN

Abstract

Pembicaraan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan merupakan konsep yang berasal dari hukum adat yang terdapat di berbagai belahan wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata serta Kompilasi Hukum Islam juga turut mengatur tentang harta bersama perkawinan. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak. Artinya jika dikaitkan dengan UU Perkawinan dan KUH Perdata, maka saham masuk sebagai harta bersama jika diperoleh selama masa perkawinan. Saham sebagai harta maka dapat dialihkan kepada pihak lain. Tentunya jika akan ada masalah hukum jika pengalihan saham itu dilakukan tanpa persetujuan salah satu pasangan suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan; untuk menganalisis prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama; untuk menganalisis akibat hukum pengalihan saham yang merupakan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangan suami atau isteri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, menggunakan data sekunder. Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumen (library research). Analisis data yang dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang diteliti digunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan secara tersurat memang tidak terdapat dalam aturan perundang-undangan yang ada, namun jika dilihat dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, maka dengan demikian jika saham itu diperoleh selama masa perkawinan, saham itu merupakan harta bersama antara suami-istri. Bahwa prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama dalam UU HT secara tegas tidak diatur sama sekali, namun pengalihan tersebut harus dilihat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari suami/istri ketika bertindak atas harta bersama tersebut. Bahwa peralihan hak atas saham tanpa sepengetahuan suami atau istri dalam suatu perseroan terbatas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa suami-istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak.