TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL

Abstract

Konsep Administari Publik, dalam pelaksanaan sistem pemerintahan tidak terlepas dari pentingnya tata kelola pemerintahan di setiap aspek meliputi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata dan lain-lain. Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut dengan governance. Governance merupakan sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik, dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah dan aktor swasta. Maka pentingnya tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintah terutama di sektor pariwisata. Hal ini terkait dengan kesinambungan pembangunan pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan kepariwisataan akan berdampak positif apabila pada pengelolaan dan tata kelolanya dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. Pencapaian dari tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut akan tercapai apabila proses yang dilakukan melalui praktik praktik tata kelola pariwisata yang baik atau yang disebut dengan istilah Good Tourism Governance (GTG) sebagai keterpaduan antara prinsip-prinsip good governance dan industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah menerapkan prinsip Good Tourism Governance, namun penerapannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketercapaian masing-masing prinsip dalam Good Tourism Governance belum terpenuhi secara keseluruhan. Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak diukur berdasarkan prinsip Good Tourism Governance meliputi, partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasikan aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, akuntabilitas lingkungan dan pelatihan pada masyarakat terkait yang masingmasing

dari prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan beberapa faktor yang menghambat penerapannya.