TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATASPERBUATAN KLIEN YANG MENGANDUNG UNSURPEMALSUAN DALAM PROSESPEMBUATAN AKTA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERIPADANG NOMOR 535/PID.B/2013/PN. PDG)

Abstract

Notari s merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autenti k yang mana kewenangan notari es sudah di tetapkan ol eh undang-undang. Faktanya di lapangan ti dak sediki t notari s yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan munculnya perbuatan pidana, misalnya dalam putusan Pengadilan Neger i Padang Nomor 535/Pi d.B/2013/PN. Pdg yang menjerat seorang notari s karena melakukan tindak pidana pemalsuan sehingga notari s tersebut di kenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Tuj uan peneli t ian ini untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum notaris dal am proses pembuatan akta yang berkepastian hukum, untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan, serta untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pi dana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pi d.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notari s mengandung unsur pemalsuan. Metode yang di gunakan dalam peneli t ian ini adal ah metode peneli t ian hukum normatif, yai tu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library research) yai tu dengan cara meneli t i data sekunder berupa bahan hukum primer seperti bukubuku ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan data-data yang di perol eh dengan cara mengakses internet yang berkai tan dengan peneli t ian. Hasil dari peneli t ian yang diperol eh, bahwa kedudukan hukum notari s dalam proses pembuatan akta yang berkepast i an hukum adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta yang diinginkan ol eh para pihak. Notari s sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta harus memperhati kan semua aturan hukum yang berl aku dan t i dak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangannya dalam pembuatan akta. Notari s juga di tuntut untuk membuat akta yang berkepastian hukum, hal tersebut harus tertuang dan dimasukkan dalam proses pembuatan akta autenti k, sebab akta autenti k bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan adalah terhadap akta notaris tersebut dapat dibatal kan. Akta notari s dapat dibatal kan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuri dis (penyebab kebatal an) berupa pembatal an perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatal an i tu yai tu perbuatan hukum tersebut ti dak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatal an. Pertanggungjawaban pidana notari s pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pi d.B/2013/PN. Pdg pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan t i dak adanya alasan pemaaf , sehingga dalam hal ini keti ga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa selaku notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan t indak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalamsebuah akta autenti k.