Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Premi Asuransi ( Studi Putusan NO. 310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST )

Abstract

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorang tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam kejahatan atau tindak pidana di bidang usaha peransuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi. Penelitian berjudul pertanggung jawaban pidanaterhadap penggelapan premi asuransi (studi putusanNomor.310/pid.sus/2018/PN.JKT.PST) yang tidak membayarkan premi, membahas permasalahan Apakah perbuatan Drs. ERIK TAUFIK ADENIL selaku direktur PT.Glora Karya Jasatama di atur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder data diperoleh dengan cara mengganalisis studi putusan yang berkaitan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang penggelapan premi asuransi secara umum di atur dalam pasal 21 ayat 2, pasal 374 kuhp. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi yaitu terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi : kemampuan bertanggungjawab, kealpaan atau kelalaian ataupun keabsahan serta tidak ada alasan pembenar. Analis hukum dalam putusan No.310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST terkait tindak pidana penggelapan premi asuransi dapat menggunakan dari teori integratif yang mana dalam hal ini menitik beratkan balasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertip masyarakat.