Kajian Normatif Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh

Abstract

Desentralisasi asimetris pada dasarnya adalah pembagian kewenangan mengenai hak dan kewajiban daerah yang mendapatkan status asimetris untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kekhususan yang berbeda secara lebih spesifik dibandingkan dengan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan, untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif desentralisasi asimetris, dan untuk mengetahui problematika penerapan desentralisasi asimetris dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah yang secara tegas memberikan adanya desentralisasi asimetris, yaitu termaktub pada Pasal 13 ayat (2). Kewenangan pemerintah daerah di provinsi Aceh dalam perspektif desentralisasi asimetris diatur mendasar dalam UU Pemerintahan Aceh yang mengembangkan model pembangunan berbeda dan model demokratisasi yang unik berbasis pada kebudayaan masyarakatnya yang mewariskan nilai-niai agama dan adat yang kuat. Otonomi ini telah memberikan kekhususan tertentu bagi Aceh sehingga ruang gerak implementasi dan kreativitas sangat tergantung pada kemampuan provinsi dan kabupaten/kota. Problematika penerapan desentralisasi asimetris dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di provinsi Aceh terdapat dalam implementasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih perlu diatasi oleh pemerintah pusat dan Aceh. Implementasi dari UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menandai mulai berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh belum seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Masih terdapat permasalahan, baik dalam bidang hukum, politik dan pemerintahan, serta bidang sosial.