Perlindungan Hukum Hak Mut’ah Bekas Isteri Yang Mengajukan Cerai Gugat

Abstract

Perkembangaan saat ini perceraian tidak hanya dilakukan oleh suami saja (cerai talak) tetapi juga seorang isteri (cerai gugat). Alasan seorang isteri yang mengajukan gugat cerai bukan mereka mampu dengan kehidupan mereka tanpa seorang suami tetapi seorang isteri tidak menerima hak nya secara penuh , mengalamai kekerasan oleh suaminya dan lain-lain. Dalam hal cerai gugat isteri tidak mendapatkan hak mut’ah seperti suami melakukan cerai talak. Tentunya disini tidak adanya perlindungan yang didapatkan oleh bekas isteri. Dalam keadaan ini adanya perbedaan putusan terhadap perkara cerai gugat yang mana ada hakim memberikan hak mut’ah kepada isteri dan ada juga tidak. Perlunya untuk menggali secara mendalam tentang permasalahan ini. Peneltian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dengan terhadap sikronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deksriptif. Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa saat ini masih belum adanya undangundang yang mengatur tentang Hak Mut’ah bagi bekas isteri yang mengajukan gugat cerai. Dengan lahirnya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim dapat memberikan perlidungan hukum Hak Mut’ah terhadap bekas isteri yang mengajukan gugat cerai dengan juga mempertimbangkan Pasal 41 huruf C Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.