Impelementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Nata

Abstract

Setiap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah yang sudah mempunyai Izin usaha berhak mendapat pelatihan dan pemberdayaan guna untuk mengembangkan usahanya. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah sebagai fasilisator pengembangan usaha dengan menyediakan saran dan prarasana untuk mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Terhadap pengembangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Pengembangan Usaha Mikro yang di adakan. Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan masyarakat sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari lima kategorisasi yang dijelaskan tiga kategori sudah terlaksana yaitu adanya program, sarana dan prasana yang mendukung kebijakan serta adanya pemberdayaan. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya tindakan yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan adanya tujuan juga belum tercapai sepenuhnya