PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018

Abstract

Penyesuaian perizinan yang berkaitan dengan legalitas operasional PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018. Bagi PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP 24 Tahun 2018 dan tidak mempunyai NIB, tetapi sudah memiliki SIUP, maka secara legalitas operasional perusahaan tersebut masih bisa melakukan kegiatan usaha seperti biasa secara legal (namun tidak sempurna). Namun perusahaan dalam kondisi seperti ini, dihimbau untuk segera melakukan daftar perusahaan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018. Untuk melakukan penyesuaian perizinan kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan dengan pihak ketiga. Cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasarnya sesuai dengan kode KBLI dan data di AHU online untuk dapat melakukan akses OSS untuk mendapatkan NIB, agar tidak terkendala di kegiatan usahanya dikarenakan izin usaha yang lama yang belum diperbaharui ke NIB. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai sistem perizinan perseroan terbatas sebelum dan sesudah pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 serta perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan menganalisis mengenai perspektif penerapan perizinan OSS dalam system perizinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perizinan sebelum PP Nomor 24 Tahun 2018 secara manual dan terlalu lama prosesnya, perizinan sesudah PP Nomor 24 Tahun 2018 sudah berlaku efektif bisa secara online dan berlangsung bisa kapan saja pendaftarannya. Untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan menyesuaikan perizinan PT tersebut ke OSS agar tidak merugi guna menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Dikarenakan tidak ada sanksi yang secara tegas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian PT ke OSS. Adanya peraturan yang tumpang tindih serta tidak terwujudnya kepastian kewenangan yang mengatur perizinan antara peraturan UU Pemerintahan Daerah, UU Penanaman Modal dengan PP Nomor 24 Tahun 2018.