Research Repository

Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di KPPU Kanwil I Medan)

Show simple item record

dc.contributor.author Sinambela, Juliansyah
dc.date.accessioned 2021-04-27T01:42:11Z
dc.date.available 2021-04-27T01:42:11Z
dc.date.issued 2021-04-06
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15034
dc.description.abstract Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling bersaing. Maka indonesia membentuk suatu peraturan yaitu UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan pasal 3 UU No.5/1999 bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dengan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun UU ini melarang kenyataan masih banyak ditemukan praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.Salah satu contoh praktik monopoli yang dibahas dalam penelitian saya adalah pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap pasal 17 UU No.5 Tahun 1999.Dalam putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016., pihak KPPU berinisiatif menggugat PT Perusahaa Gas Negara. KPPU menduga bahwa PT Perusahaan Gas Negara telah melakukan praktek monopoli dalam penentuan harga gas industrI di area medan dalam kurun waktu agustus-november 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris , sifat penelitian deskriftif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analasisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penetapan harga gas industri merupakan kewenangan BUMN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penetapan harga gas industry BUMN harus memperhatikan kemampuan daya beli konsumen.Kenaikan harga gas pada dasarnya mempengaruhi daya saing antar pelaku usaha di bidang industry. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Melihat hal ini, maka pemerintah melakukan intervensi secara langsung dengan menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) dengan tujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dan menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia en_US
dc.publisher UMSU en_US
dc.subject Monopoli en_US
dc.subject Penetapan harga en_US
dc.subject KPPU en_US
dc.title Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di KPPU Kanwil I Medan) en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account