Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Putusan Nomor : 81 /Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Abstract

Sebagian besar masyarakat masih kurang dalam memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Disamping tidak diaturnya tindak pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sudah diatur dalam hukum pidana diluar KUHP. Proses moderenisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi berperan penting dalam kehidupan masyarakat, namun disisi lain tidak jarang korporasi mencapai tujuannya melakukan aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum pidana salah satunya tindak pidana suap. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana sudah diakui kedudukannya. Tujuan dan alasan korporasi melakukan suap adalah untuk mendapatkan keuntungan dan bertahan dari persaingan, maka dari itu dilakukanlah pemerasan oleh aparat, pejabat atau badan tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dapat tidaknya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan teori pertanggungjawaban mutlak (Strict liability), teori pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability), teori identifikasi, teori agregasi. Sejatinya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap, sepanjang korporasi itu memenuhi syarat dan delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penerapan hukum pidana korupsi dalam bidang suap pada putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan kententuan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bantuan dari PERMA 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.