Akibat Hukum Perkawinan Sesama Penderita Penyakit HIV/AIDS (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fatwa MUI Tahun 1997)

Abstract

Dalam Islam mencegah dan memerangi HIV/AIDS sebagai akibat segala perbuatan yang dilarang Allah termasuk dalam jihad dalam rangka menjalankan amar maruf nahi munkar. Mengingat bahwa penyebab penyakit HIV/AIDS sebagian besar diakibatkan oleh perilaku seksual yang diharamkan Islam, maka cara dan upaya yang paling efektif untuk mencegahnya adalah dengan malarang perzinaan serta hal-hal lain yang terkait dengan perzinaan, seperti pornografi dan pornoaksi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat, yaitu; 1) Syarat Yang Terkait Dengan Kesehatan Calon Suami Istri Untuk Melangsungkan Perkawinan, 2) Akibat Hukum Perkawinan Jika Pasangan Suami Istri Pengidap Penyakit AIDS, 3) Fatwa dan Dalil MUI tahun 1997 Terkait Hukum Perkawinan Dengan Penderita HIV/AIDS. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa; terkait hukum perkawinan HIV/AIDS ada dua. Pertama, jika kedua pasangan sama-sama mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pernikahan diantara mereka diperbolehkan, dan disyaratkan keduanya untuk tidak berketurunan, karena virus HIV akan menular pada keturunannya. Kedua, jika hanya salah satu pihak yang mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pernikahannya dipandang haram. Hal ini dilihat dari sejauh mana tingkat bahaya yang ditimbulkan penyakit tersebut. Syarat pemeriksaan kesehatan terdapat pada “Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”. Kemudian dalam Perspektif UU Kesehatan menjalankan pre marital check up (pemeriksaan kesehatan pra nikah) merupakan sebuah tindakan pencegahan untuk kesehatan pasangan dan untuk anak sebagai keturunan